Sejak Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Dr Jimly Asshiddiqie menganulir bekas anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 2009, hak-hak politik bekas anggota PKI dan keluarga yang telah terpasung selama 30 tahun menjadi babas merdeka.
“Kita harus membangun tradisi keadilan itu berwajah dingin. Yang diuntungkan adalah kemanusiaan dan segenap bangsa Indonesia yang memilih jalan demokrasi dan cita-cita negara hukum. Semua orang harus membaca dulu keputusan ini baik-baik. Kalau mengarang-ngarang sendiri, mereka akan jadi orang tolol,” begitu kata Jimly yang penulis kutip dari wawancananya dengan Tempo (April 2009).
Kala itu, mayoritas orang kecewa, termasuk Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, misalnya, menganggap keputusan tersebut terlalu gegabah. Entahlah, wangsit apa yang membuat Jimly nekad membuat keputusan tersebut. Padahal jelas-jelas ideologi PKI berbeda dengan Pancasila.
Kompasianers, mengapa penulis tiba-tiba angkat tulisan tentang PKI? Sebab, ini berkaitan dengan momentum pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) yang akan berlangsung akhir Februari 2013 ini. Apa hubungannya? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita tengok sejarah PKI terlebih dahulu.
Barangkali di antara Anda ada yang sudah lupa, bahwa PKI adalah partai berideologi komunis. Sejarah mencatat, PKI pernah mendalangi pemberontakan di Madium pada 1948, serta dituduh membunuh 6 Jenderal TNI AD di Jakarta pada 30 September 1965 yang kita kenal dengan peristiwa G30S/PKI. Meski peristiwa terakhir tersebut masih kontroversi, PKI tetap berideologi komunis.
Dalam wikipedia, kita dapat membaca, sejarah PKI berawal dari PHK, yakni partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari komunis interasional. Pada 1924, nama PHK diubah menjadi PKI. Bersama Front Demokrasi Rakyat (FDR) pimpinan Amir Syarifuddin, pada 1948 PKI merencanakan suatu perebutan kekuasaan. Beberapa aksi dijalankan kelompok ini, mulai dari melancarkan propaganda antipemerintah, mengadakan demonstrasi-demonstrasi, pemogokan, menculik dan membunuh lawan-lawan politik, serta menggerakkan kerusuhan di beberapa tempat.
Muso, tokoh komunis yang lama tinggal di Moskow, Uni Sovyet, bergabung dengan Amir Syarufuddin untuk menentang pemerintah. Sejak itu, mereka melakukan aksi teror, mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI, dan menjelek-jelekan kepemimpinan Soekarno-Hatta. Puncak aksi PKI adalah pemberotakan terhadap RI pada 18 September 1948 di Madium, Jawa Timur. Tujuan pemberontakan itu adalah meruntuhkan negara RI dan menggantinya dengan negara komunis.
Aksi PKI tersebut berakhir dengan terbunuhnya beberapa pejabat, perwira TNI, pimpinan partai, alim ulama dan rakyat yang dianggap musuh PKI. Tindakan kekejaman ini membuat rakyat marah dan mengutuk PKI. Termasuk mengutuk aksi yang G30S/PKI yang masih kontroversial, karena peristiwa tersebut dianggap rekayasa. Namun fakta sejarah menyebutkan, sejumlah tokoh utama PKI memang turut terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.
Berkaitan dengan PKI, kemarin penulis mendapat bocoran, bahwa ada calon Gubernur maupun Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) yang berasal dari keluarga PKI. Saya tidak akan menyebutkan nama, tetapi silahkan Kompasieners riset dan mencari tahu siapa calon yang saya maksud. Jika saya calon ini bisa menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Jabar, penulis hanya bisa Istigfar: Astagfirullah!
Kompasianers, bukankah kita ingin mempertahankan Pancasila? Mengapa kita melupakan PKI dengan ideologi komunisnya? Nah, sebelum teman-teman saya di Jabar menyesal, kenali Cagub maupun Cawagub Jabar terlebih dahulu. Jangan sampai ideologi Pancasila yang seaat ini masih kuat di Jabar tergantikan dengan ideologi komunis. Sudah cukup anak PKI yang menjadi anggota DPR yang kini jumlahnya 150-an orang. Mari pertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari bahaya komunis.
Akang Jaya