Sejarah Indonesia: Dari Jepang ke Demokrasi Terpimpin

Masa Pendudukan Jepang

Jepang memasuki dan menguasai Indonesia pada tahun 1942 setelah mereka berhasil membuat Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Hal ini menandakan bahwa ada pergantian penjajahan yang semula dijajah oleh Belanda namun sekarang dijajah oleh Jepang. Pada masa ini Jepang memerintah Indonesia dengan melakukan pemerintahan militer bukan pemerintahan sipil yang seperti dilakukan oleh Belanda di tanah Indonesia.

Membagi wilayah Indonesia menjadi dua daerah, yakni wilayah Barat dan Timur. Kedua wilayah ini dikontrol oleh pemerintahan militer secara strategis. Wilayah barat berisi Jawa, Madura dan Sumatra dikuasai oleh Angkatan darat Jepang. Jawa dan Madura dikuasai oleh angkatan XVI AD Jepang yang berpusat di Jakarta sedangkan Sumatra dikuasai oleh angkatan XXV AD Jepang yang berpusat di Bukit Tinggi. Wilayah timur berisi kepulauan Indonesia timur dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang yakni Armada Selatan ke II yang berpusat di ujung pandang.

Di sisi lain, pihak sekutu membentuk gabungan komando yakni ABDACOM (America British Dutch Australia Command) yang bertujuan untuk mengambil alih kembali daerah jajahan mereka di Asia. Mereka juga membentuk AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indisch) yang ditujukan khusus untuk mengambil kembali Indonesia dari Jepang.

Sedangkan Indonesia membentuk RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) yang nantinya akan berubah menjadi Kopassus AD. KKO (Korps Komando) yang nantinya akan berubah menjadi Marinir AL. PGT (Pasukan Gerak Tjepat) yang nantinya akan berubah menjadi Pasukan khusus AU.

Selama pemerintahannya, Jepang berusaha menarik simpati masyarakat Indonesia agar dapat melakukan kontrol sosial dalam masyarakat Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan membuat suatu propaganda dan membentuk organisasi-organisasi yang berisi tokoh-tokoh nasional Indonesia. Namun organisasi-organisasi ini tidak boleh organisasi yang berbau politik karena di masa pemerintahan Jepang organisasi politik Indonesia dilarang beraktivitas.

Jepang membentuk Gerakan Tiga A yang berisi propaganda bahwa Jepang adalah Cahaya Asia, Jepang adalah Pelindung Asia, dan Jepang adalah Pemimpin Asia. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh nasional yakni Mr. Syamsudin. Disini masyarakat Indonesia dihasut untuk mempercayai Jepang dengan alasan bahwa Jepang mampu mengalahkan bangsa asing. Selain itu, Jepang juga mengaku sebagai saudara tua dari bangsa Indonesia dengan tujuan agar Jepang dihormati oleh masyarakat Indonesia.

Jepang membentuk PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) yang di pimpin oleh tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Moh. Hatta, Mas Mansyur dan Ki Hajar Dewantara yang kemudian disebut Empat Serangkai. Organisasi ini dibentuk pada bulan maret 1942. Tujuan dibentuknya PUTERA adalah untuk memusatkan seluruh kekuatan masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sedangkan tugas pemimpin PUTERA adalah memimpin rakyat agar kuat melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab untuk menghapus pengaruh barat, berusaha mempertahankan Asia Raya dan mempererat persaudaraan Indonesia-Jepang. Empat Serangkai dianggap oleh Jepang sebagai lambang dari Pergerakan Nasional Indonesia. Sebaliknya pemimpin Indonesia memanfaatkan Putera untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, sehingga dalam perkembangan selanjutnya Putera menjadi sebuah wadah pemupukan rasa nasionalisme dikalangan rakyat Indonesia.

Jepang membentuk organisasi-organisasi pemuda. Seinenden (Barisan Pemuda) yang beranggotakan pemuda usia 14-22 tahun, tujuannya adalah untuk mendidik dan melatih pemuda di bidang militer. Keibodan (Pembantu Polisi) yang beranggotakan pemuda laki-laki usia 20-25 tahun. Heiho (Pembantu Prajurit) yaitu pemuda yang ditempatkan dalam struktur organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Heiho dianggap sebagai bagian dari angkatan perang Jepang sehingga langsung diterjunkan dalam medan pertempuran menghadapi sekutu diberbagai front pertempuran. PETA (Pembela Tanah Air) yang beranggotakan pemuda yang dididik di wilayah Bogor, setelah lulus mereka diangkat menjadi komandan-komandan dalam angkatan Perang Jepang.

Jepang membiarkan berdirinya organisasi keagamaan seperti MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) karena tidak bersifat politik dan hanya bersifat keagamaan, tetapi pada tahun 1943 MIAI dibubarkan karena dianggap mengancam jepang dan sudah bernuansa politik. Kemudian sebagai gantinya, Jepang membentuk Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang dipimpin oleh K.H Mas Masyur.

PM Tojo menambahkan konsep baru yakni Cuo Sangi In (Badan Penasehat Pusat) dan Cuo Sangi Kai (Badan Penasehat Daerah). Jepang membentuk badan ini bertujuan sebagai pengendali politik di Indonesia. Tugas Cuo Sangi In adalah mengajukan saran dan menjawab pertanyaan pemerintah Jepang. Bangsa Indonesia diberi kesempatan menduduki jabatan kepala Departemen dan Residen yang sulit didapatkan pada masa pemerintahan Belanda, karena itu para pemimpin pergerakan nasional memanfaatkan hal ini untuk mengimbangi politik jepang.

Menjelang Kemerdekaan

PM Koiso menjanjikan Indonesia mendapatkan kemerdekaannya agar Indonesia bersedia membantu Jepang dalam Perang Dunia II dengan memberikan tenaga orang-orang Indonesia. Kemudian Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI beranggotakan 60 orang dan diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Tugas BPUPKI adalah menyelidiki dan mempelajari hal-hal penting yang menyangkut masalah tata pemerintahan dan pembentukan negara Indonesia. Badan ini juga diperbolehkan untuk melakukan penyebaran berita tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam merumuskan hal-hal penting mengenai kemerdekaan Indonesia, BPUPKI mengadakan 2 kali sidang :

1. Sidang pertama (29 mei – 1 Juni 1945): Dalam sidang pertama ini, pembicaraan dipusatkan pada usaha merumuskan dasar filsafat bagi negara Indonesia merdeka.

1. Sidang Kedua ( 10 Juli – 16 Juli 1945 ): Dalam sidang kedua ini menghasilkan perumusan UUD 1945.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang karena dianggap terlalu cepat mewujudkan kehendak Indonesia merdeka dan menolak adanya keterlibatan dari pemerintah Jepang dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Jepang kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai yang tugasnya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan sehubungan dengan akan diserahkannya kekuasaan pemerintah dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Sebagai ketua PPKI diangkat Ir. Soekarno dan M. Hatta sebagai wakilnya.

Namun sebelum Jepang memerdekakan Indonesia, Amerika Mengebom dua kota di Jepang yakni Hiroshima dan Nagasaki sebagai bentuk balas dendam AS kepada Jepang atas bom Pearl Harbour. Setelah itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu di Perang Dunia II pada 14 Agustus 1945.

Kondisi kekalahan Jepang ini kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia untuk melakukan persiapan kemerdekaan. Namun ada konflik diantara kaum muda dan kaum tua, kelompok tua menginginkan kemerdekaan Indonesia dilaksanakan melalui PPKI sedangkan kelompok tua tidak mau merdeka melalui PPKI. Kemudian kelompok muda menculik Soekarno dan membawanya ke RengasDengklok. Pada Tanggal 16 Agustus 1945 dibuat rumusan naskah proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

Hasil Keputusan rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945:

a. Menetapkan Undang-Undang Dasar

b. Mengangkat Presiden dan wakil Presiden

Periode Perang Kemerdekaan

Di satu sisi, sekutu mempersiapkan pasukan diantaranya AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indisch), KNIL (Koninkijk Netherlands Indisch Lager) dan NICA (Netherlandsch Indisch Civil Administration) pasukan Belanda yang pernah melarikan diri ke Australia untuk menata kembali kehidupan Indonesia. Adapun tugas AFNEI di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Menerima penyerahan senjata dari tangan Jepang.


2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu.


3. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan.


4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil.


5. Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan.

Di sisi lainnya, presiden RI yakni Soekarno, membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang ditujukan untuk mencegah Sekutu masuk ke Indonesia.

Perang antara BKR melawan AFNEI dan KNIL tidak bisa terelakkan. Perang ini terjadi di Surabaya, Medan, Ambarawa, Bandung dll.

1. Pertempuran Surabaya

Pada 25 Oktober 1945, bagian dari Divisi India ke-23 yang mendapat tugas dari panglima AFNEI untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan interniran Sekutu yang dipimpin oleh Brigadier A.W.S. Mallaby telah mendarat di Surabaya. Sekutu dapat meyakinkan Pemerintah RI bahwa mereka berjanji tidak akan menggangu urusan politik bangsa Indonesia dan mereka juga menyatakan bahwa diantara mereka tidak terdapat tentara Belanda.

Namun Indonesia di khianati, salah satu bentuk nyata dari penghianat Inggris adalah pada tanggal 26 Oktober 1945 satu pleton dari Field Security Section melakukan penyergapan di Kalisosok untuk membebaskan Kolonel Huiyer (seorang Kolonel Angkatan Laut Belanda) dan kawan-kawannya. Tindakan Inggris tidak berhenti sampai disitu, buktinya 27 Oktober 1945 mereka menyebarkan pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur untuk menyerahkan senjata yang didapat dari Jepang. Pemerintahpun melakukan pertemuan dengan Mallaby untuk meminta konfirmasi mengenai hal tersebut. Namun Mallaby mengatakan bahwa ia tidak tau menahu tentang hal tersebut, tetapi menurut Mallaby jika itu merupakan perintah Inggris maka ia akan tetap menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan.

Pada 27 Oktober 1945 merupakan kontak senjata pertama antara pemuda dan Inggris, peristiwa tersebut mulai bertambah kritis hingga Inggris merasa tidak nyaman akan posisinya. Untuk itu Inggis meminta kepada Presiden Soekarno agar pihak Indonesia menghentikan serangan tersebut. Tetapi sialnya, pemimpin mereka tewas dalam peperangan. Mendengar pemimpinnya gugur, Inggris mulai mendatangkan pasukannya ke Indonesia, selain itu tanggal 9 November 1945 Inggris mengirimkan ultimatum yang intinya menghina dan merendahkan harga diri bangsa Indonesia. Akhirnya perang pun tidak dapat dihindarkan.

1. Pertempuran Ambarawa

Pertempuran ini berlangsung 20 November sampai 15 Desember 1945 diawali dari insiden di Magelang saat Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 mendarat disemarang yang dipimpin oleh Brigadier Bethell. Divisi ini mempunyai tujuan yang sama seperti halnya di Surabaya, hingga insiden itupun pecah pada tanggal 26 Oktober 1945 di Magelang. Insiden ini berhenti setelah Presiden dan Sekutu mengadakan perundingan untuk melakukan genjatan senjata pada tanggal 2 November 1945.

Pada 20 November 1945 di Ambarawa terjadi pertempuran antara TKR dan Inggris, karena banyaknya serangan yang dilakukan Ingggris maka 21 November 1945 pasuka TKR melakukan serangan fajar dengan tujuan memukul mundur pasukan Inggris yang menduduki desa Pingit. Akhirnya pada 15 Desember 1945 Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang.

1. Pertempuran Medan Area

Sekutu dibawah pimpinan T.E.D. Kelly mendarat di Sumatra Utara 9 Oktober 1945. Yang mengejutkan adalah ikut sertanya NICA dalam rombongan sekutu yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Pemerintah RI Sumatra Utara mengizinka mereka untuk menempati beberapa hotel di kota medan, hal itu karena semata-mata untuk menghormati tugas mereka. Sehari setelah mendarat tim dari RAPWI mendatangi kamp-kamp tawanan di beberapa daerah untuk membantu membebaskan para tawanan dan dikirim ke Medam atas persetujuan Gubernur M. Hassan. Ternyata hal yang mengherankan adalah kelompok mereka langsung dibentuk menjadi medan Batalyon KNIL. Sikap ini menimbulkan berbagai insiden yang dilakukan secara Spontan oleh pemuda, tepatnya 13 Oktober 1945 merupakan awal insiden, hal ini dipicu oleh seorang penghuni hotel yang menginjak-injak lencana Merah Putih yang dipakai oleh seseorang yang ditemuinya.

Pada 1 Desember 1945 beberapa papan dipasang dengan bertuliskan Fixed Boundaris Medan Area diberbagai kota oleh pihak serikat membuat kota medan terkenal dengan Medan Area. Tindakan ini adalah tantangan bagi para pemuda karena pihak Inggris dan NICA melakukan aksi pembersihan terhadap unsur Republik. Aksi tersebut mendapat balasan dari para pemuda, sehingga banyak daerah yang menjadi tidak aman. Inggrispun juga mulai mengancam pihak pemuda sehingga perlawanan juga terus memuncak, akhirnya dengan berbagai cara Inggris berhasil menguasai kota Medan.

1. Pertempuran Bandung Lautan Api

Pada 12 Oktober 1945 dibawah pimpinan Brigade Mac Donald pasukan Inggris tiba di Bandung. Pada 24 November 1945 TKR dan badan perjuangan lainnya melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris, tiga hari kemudian Mac Donald menyampaikan ultimatum agar para penduduk mengosongkan Bandung Utara. Jawaban dari ultimatum tersebut adalah berdirinya pos-pos gerilya diberbagai tempat, sehingga selama bulan Desemberpun terjadi beberapa pertempuran.

Selama berlangsungnya pertempuran, banyak serdadu India yang menjadi bagian Inggris, melakukan desersi dan bergabung dengan pasukan Indonesia. Pihak Inggris akhirnya meminta kepada panglima devisi tiga agar pasuka India tersebut diserahkan kepada mereka. Kegagalan bangsa Indonesia dalam melakukan serangan maupun penyelesaian menyebabkan Inggris bermain ditingkat atas. 23 Maret 1946 mereka memberikan ultimatum kepada Perdana Menteri Sutan Sjahrir agar bangsa Indonesia meningglkan Bandung, tetapi hal itu ditolak secara tegas karena hal tersebut dirasa tidak mungkin. 23 Maret 1946 dengan alasan untuk menyelamatkan TRI dari kehancuran, Sjahrir mendesak Nasution agar ultimatum tersebut dipenui, karena dirasa TRI belum mampu menghadapi pasukan Inggris. Akhirnya sekali lagi Nasution menghubungi Inggris agar batas waktu tersebut diperpanjang tetapi hasilnya Inggris tetap menolak dan sebaliknya Nasutionpun juga menolak tawaran Inggris untuk meminjamkan truk untuk mengangkut pasukan Indonesia.

Dalam pertemuan antara Nasution dan para komandan TRI, para pemimpin lasykar dan aparat pemerintahan mencapai kesepakatan yaitu akan membumi hanguskan Bandung sebelum tempat itu ditinggalkan. Akhirnya tempat pertama yang dibumi hsnguskan adalah Bank Rakyat, dan dilanjutkan ditempat penting lainya. Selain itu anggota TRI juga membakar asrama mereka sendiri, akhirnya 24 Maret 1946 semua orang meninggalkan Bandung yang saat itu sudah menjadi lautan api.

Keadaan Politik Pasca Perang Kemerdekaan

Presiden Soekarno membentuk kabinet presidensial yang mana kepala pemerintahan yang merangkap menjabat sebagai kepala negara. Kabinet presidensial ini menunjukkan bahwa Indonesia saat itu belum ada demokrasi.

Setelah itu kabinet presidensial diubah menjadi kabinet ministeril yang mana kepala pemerintah dijabat oleh Perdana menteri. Hal ini melanggar konstitusi UUD 1945. Perdana Menteri yang pertama menjabat adalah PM Sjahrir. Hasil kerja PM Sjahrir adalah terwujudnya Perjanjian Linggar Jati pada tanggal 25 Maret 1947. Yang mempertemukan PM Sjahrir dengan Van Mook. Perjanjian Linggar Jati menghasilkan keputusan yakni: Pertama, Belanda hanya mengakui Indonesia hanya sebatas pulau Jawa, Madura dan Sumatera. Kedua, Indonesia sepakat dijadikan negara persemakmuran.

Di sela pemerintahan PM Sjahrir, Belanda melakukan agresi militernya ke Indonesia yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Agresi ini bertujuan untuk menjadikan NICA berkuasa kembali di Indonesia.

Kepala pemerintah PM Sjahrir diganti dengan PM Amir Sjarifudin. Di masa Jabatannya, PM Amir menghasilkan Perjanjian Renville yang memutuskan bahwa garis demarkasi (batas-batas wilayah yang dikuasai Belanda) semakin meluas. Hasil ini mendatangkan banyak protes di kalangan masyarakat Indonesia. Kemudian berakibat pada lengsernya PM Amir Sjarifudin dan digantikan dengan wakil presiden Moh. Hatta.

Presiden kemudian melakukan Rekonstruksi Rasionalisasi (Re-Ra), hal ini merupakan penataan kembali tentara Indonesia, yakni mengubah BKR menjadi TKR (Tentara keamanan rakyat) dan diubah lagi menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia), selain itu presiden juga melakukan pengurangan tentara untuk menjaga anggaran negara.

Di sisi lain, PKI (Partai Komunis Indonesia) merasa tidak puas dengan hasil perjanjian Renville dan keputusan Re-Ra yang kemudian berujung pada pemberontakan PKI di tahun 1948.

Agresi Militer Belanda II

Pada tanggal 19 Desember 1948 agresi militer kedua dilancarkan Belanda dengan tujuan ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta. Presiden, Wakil Presiden dan beberapa pejabat tinggi lainnya ditahan oleh Belanda. Sebelum terjadinya aksi penangkapan, pemerintah RI melakukan sidang darurat yang salah satu keputusannya memberi mandat kepada menteri kemakmuran, Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera. Mandat tersebut ditandatangani oleh Presiden dan Wakil Presiden RI. Untuk menjaga kemungkinan gagalnya pembentukan Pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera, Menteri Luar negeri Republik Indonesia H. Agus Salim mengirimkan mandat kepada Mr. A. A. maramis, L.N. Palar, dan Dr. Sidarsono yang sedang berada di India untuk membentuk pemerintahan pengasingan (exile government) di new Delhi, India. Mr. Syafruddin Prawiranegara mengumumkan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 1948 yang berkedudukan di Bukittinggi. Keberadaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ternyata diakui didalam dan luar negeri.

Pada masa-masa genting ini Jendral Soedirman melakukan gerilya di desa-desa di pulau jawa. Terbukti kebenaran dalil bahwa gerilya menang selama lawan tak mampu menghabiskannya secara tuntas. Perlawanan itu tidak memungkinkan Belanda mencapai tujuannya baik dari segi politik dan ekonomi karena perkebunan-perkebunan tidak dapat berproduksi dengan baik dan lalu lintas antar-kota sangat terganggu atau bahkan putus sama sekali akibat perlawanan gerilya TNI bersama Rakyat.

Agresi militer Belanda II ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan para pemimpin Belanda. Walaupun agresi itu secara militer berhasil merebut kota Yogyakarta, ibukota Revolusi RI secara cepat, namun Belanda tidak dapat memperoleh hasil politik yang diinginkan karena Indonesia telah mengantisipasinya lewat PDRI. Tujuan politik Belanda adalah menaklukkan Republik Indonesia dan meniadakannya sebagai kenyataan politik. Karena selama RI masih berdiri, Belanda tak dapat menegakkan kembali kekuasaan penjajahannya di Indonesia. Kekuasaan atas Indonesia sangat diinginkan Belanda karena Belanda mempunyai tujuan Ekonomi, yaitu menghidupkan kembali usaha perkebunan guna memperoleh pemasukan penting bagi keuangan negaranya.

Pada awal-awal agresi Belanda, para diplomat RI di luar negeri sudah bertindak dan berhasil membujuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyalahkan Belanda dalam kasus itu. Pada tanggal 26 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengecam serangan Belanda tersebut, dan menuntut agar kekuasaan RI ditegakkan kembali serta dilanjutkan perundingan antara pihak RI dan Belanda untuk mencapai penyelesaian damai.

Keputusan dari PBB ini membuka kembali perundingan antara Indonesia dan Belanda yang mempertemukan Mr. Mohamad Roem sebagai ketua delegasi RI dan Dr van Roijen sebagai ketua delegasi Belanda. Pada tanggal 6 Juli 1949 pemerintahan RI diakui kembali, kemudian Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Mohamad Hatta kembali ke Yogyakarta dari tempat penahanan di Bangka untuk memegang kembali pimpinan pemerintahan RI. Dalam persetujuan Roem-Van Roijen juga disepakati bahwa akan diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Belanda untuk proses penyerahan kedaulatan Belanda atas wilayah Indonesia kepada bangsa Indonesia.

Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar (KMB) dilakukan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Dalam KMB pihak Amerika Serikat bertindak sebagai penengah. Keputusan KMB di Den Haag adalah :

1. Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia kepada negara Republik Indonesia Serikat (RIS), kecuali Irian Barat.

2. Dibentuk Uni Indonesia – Belanda di bawah Mahkota Belanda.

3. Semua hutang Hindia Belanda beralih ke RIS.

4. TNI yang menjadi Angkatan Perang RIS menerima semua personil bekas tentara Hindia Belanda (KNIL) yang tidak turut ke Belanda.

Dengan keputusan itu maka Republik Indonesia menjadi satu negara bagian dalam RIS yang statusnya sama dengan negara-negara ciptaan Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 di ibukota Belanda Amsterdam diadakan penyerahan kedaulatan dari Belanda yang diwakili oleh Ratu Juliana kepada Indonesia diwakili Drs Moh Hatta sebagai Ketua Delegasi RI, sedangkan di Jakarta pada hari sama dilakukan penyerahan kedaulatan itu dengan menurunkan bendera Belanda depan Istana Merdeka dan Bendera Sang Saka Merah Putih berkibar sebagai tanda kedaulatan Indonesia.

Republik Indonesia Serikat

Republik Indonesia Serikat hanya berlangsung dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Disini terbentuk UUD RIS dan mengangkat Presiden yakni Soekarno dan wakil presiden yakni Moh. Hatta. Pembentukan RIS ini ditolak oleh tokoh-tokoh nasional, mereka menginginkan negara kesatuan RI. Banyak alasan yang membuat mereka tidak puas dengan hasil dari KMB tersebut, yakni: Pertama mereka marah bahwa Republik Indonesia yang mereka bela dan perjuangkan hanya menjadi negara bagian dari RIS setingkat dengan negara buatan Belanda yang merupakan boneka kehendak Belanda dan berarti bahwa negara Indonesia yang memperoleh kedaulatan itu masih berada di bawah negara Belanda. Ditambah lagi penyerahan kedaulatan itu tidak meliputi Irian Barat, padahal yang dimufakati adalah penyerahan kedaulatan atas wilayah bekas Hindia Belanda yang jelas meliputi Irian Barat. Kedua, mereka marah bahwa Indonesia harus menanggung semua hutang Hindia Belanda, Indonesia masih belum bisa dikatakan sebagai negara yang merdeka secara penuh karena masih harus menanggung hutang negara lain. Ketiga, TNI diakui sebagai Angkatan Perang RIS, tetapi harus menerima dan mengintegrasikan bekas anggota tentara Belanda (khususnya KNIL) yang tidak turut kembali ke Belanda. Bekas musuh yang sering amat kejam kepada Rakyat dan anggota TNI kini di dalam satu naungan, tentu saja hal ini akan sulit untuk diterima. Maka bagi pejuang kemerdekaan, KMB bukan suatu konferensi yang berhasil bagi Indonesia, sekalipun terjadi penyerahan dan pengakuan kedaualatan kepada bangsa Indonesia.

Republik Indonesia Kesatuan

Republik Indonesia kesatuan adalah aksi sepihak dari Indonesia untuk tidak mengikuti hasil KMB tetapi Irian Jaya masih tetap dikuasai Belanda. Adapun berbagai tantangan di dalam Republik Indonesia Kesatuan ini, diantaranya:

1. Kapten Raymond Westerling melakukan pemberontakan bersama APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di Bandung. Namun aksi ini masih bisa di atasi oleh TNI.


2. Kapten Andi Aziz melakukan pemberontakan di Makassar, ia menginginkan untuk tetap menjadi RIS. Tetapi aksi ini juga bisa di atasi oleh TNI.


3. Dr. Soemokil melakukan pemberontakan dan bertujuan membentuk RMS (Republik Maluku Selatan) pada tanggal 25 April 1950. Aksi ini bisa di atasi TNI tetapi organisasi ini masih ada karena simpatisan RMS pindah ke Belanda.

Para tokoh Nasional baik tokoh politik maupun tokoh TNI kemudian mengusahakan agar dapat diwujudkan kondisi yang memungkinkan RIS berakhir tanpa melanggar hasil KMB. Peran TNI pertama adalah usaha untuk mempengaruhi masyarakat di negara-negara bagian buatan Belanda untuk masuk ke wilayah negara kesatuan RI. Usaha TNI di seluruh wilayah RIS difokuskan kepada usaha territorial, yaitu mempengaruhi rakyat agar bergabung kepada Republik Indonesia. Pengaruh keberadaan pasukan TNI sebagai dukungan usaha territorial itu sangat penting, terutama sikap prajurit TNI yang dekat kepada Rakyat dan berbeda dengan sikap KNIL yang sebagai tentara penjajahan menindas atau sekurang-kurangnya menjauhi Rakyat.

Usaha territorial TNI makin lama makin menunjukkan hasil. Satu per satu negara bagian RIS menyatakan bergabung pada RI. Pada akhir Maret 1950 tinggal ada 4 negara bagian dalam RIS, yaitu RI, Negara Kalimantan Barat, Negara Sumatra Timur dan Negara Indonesia Timur. Dan pada akhir bulan April 1950 tinggal Republik Indonesia sebagai negara bagian. Dengan begitu secara de facto RIS sudah tidak ada dan RI satu-satunya negara di Indonesia. Maka pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan DPR dan Senat RIS menetapkan berakhirnya Republik Indonesia Serikat dan menandatangani piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia secara resmi terbentuk kembali sebagai Negara Kesatuan RI. Dengan demikian sejarah RIS berakhir dan RI tegak kembali sebagai pemegang kedaulatan bangsa Indonesia tanpa terjadi pengeluaran satu tembakan pun.

Masa Demokrasi Liberal

Masa ini berlangsung dari tahun 1950-1959. Pada masa ini kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh presiden. Pada masa ini berlaku UUDS 50. Pemimpin kabinet pada masa ini adalah dari tokoh-tokoh nasional yang diperebutkan oleh tokoh dari partai Masyumi dan PNI. Namun, presiden memberikan kesempatan pertama kepada partai Masyumi. Berikut adalah para pemimpin kabinet di masa demokrasi liberal.

1. Natsir

Natsir berasal dari partai Masyumi. Ia hanya memimpin kabinet selama satu tahun. Ia ditugaskan untuk mengembalikan tataran negara di dalam negeri, menciptakan masyarakat adil dan makmur dan ia melakukan upaya perundingan dengan Belanda yang masih menguasai Irian jaya.

1. Sukiman

Sukiman berasal dari partai Masyumi. Ia juga memimpin kabinet hanya selama satu tahun. Ia ditugaskan untuk meneruskan tugas Natsir. Selama menjabat, ia melakukan perundingan dengan Amerika yang menghasilkan mutual security act. Hal ini tidak disetujui oleh PNI karena dianggap sebagai pelanggaran politik luar negeri yang bersifat bebas dan aktif.

1. Wilopo

Wilopo berasal dari PNI. Ia memimpin kabinet selama satu tahun. Ia ditugaskan untuk menciptakan kedamaian dan kemakmurran, mengembalikan Irian Jaya dan mempersiapkan pemilu karena saat itu belum ada lembaga nasional.

1. Ali Sastroamijoyo I

Ali Sastroamijoyo berasal dari PNI. Ia memimpin kabinet selama dua tahun. Ia ditugaskan untuk menciptakan Konferensi Asia Afrika yang berisi negara-negara yang baru merdeka. Hal ini dikarenakan Soekarno ingin menjadi pemimpin disana. KAA ini berlangsung di Bandung.

1. Burhanudin Harahap

Burhanudin harahap berasal dari masyumi. Ia memimpin kabinet selama satu tahun. Selama menjabat ia berhasil mengadakan pemilu dan membentuk dua lembaga yakni Parlemen (setingkat DPR) dan Dewan Konstituante (setingkat MPR). Parlemen bertugas untuk membuat Undang-Undang sedangkan Dewan Konstituante bertugas untuk amandemen Undang-Undang.

1. Ali Sastroamijoyo II

Ali sastroamijoyo kembali menjabat untuk kedua kalinya. Kali ini ia menjabat selama satu tahun. Pada masa jabatannya, mulai muncul krisis politik yang dipicu karena adanya ketidakpuasan alokasi anggaran daerah. Hal ini dikarenakan, potensi ekonomi dihasilkan di daerah-daerah, namun pusat menyusun anggarannya tidak sesuai dan tidak adil untuk daerah-daerah. Disini mulai muncul pemberontakan-pemberontakan, seperti PRRI (Pemerintah Revolusioner Republi Indonesia) yang tejadi di Sumatera barat dan Permesta (Perjuangan rakyat Semesta) yang terjadi di Sulawesi Barat.

1. Ir. Djuanda

Djuanda berasal dari non partai, ia dipilih Presiden karena presiden tidak percaya lagi kepada tokoh-tokoh dari partai yang selalu berseteru. Ia menjabat selama dua tahun.

Dari masa ke masa selama demokrasi liberal, pertumbuhan ekonomi dari struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional berjalan lamban sebagai akibat pergolakan di daerah. Faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersendat-sendat:

1. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak stabil. Pergolakan di daerah (separatis) menyebabkan perhatian ke sektor pembangunan ekonomi berkurang.


2. Instabilitas Politik.
   Sering Resufle Kabinet yang menyebabkan program-program pembangunan tidak berjalan.


3. Mengandalkan satu jenis ekspor (hasil pertanian & perkebunan)


4. Belum adanya tenaga ahli dan dana dalam penataan ekonomi.

Dekrit Presiden

Masa Demokrasi Liberal berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Adapun yang melatarbelakangi keluarnya Dekrit presiden yaitu, Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang menjurus menuju gerakan separatisme. Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional, masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai.

Tujuan dikeluarkan dekrit adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara.

Isi Dekrit Presiden adalah sebagai berikut.
a. Pembubaran konstituante
b. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
c. Pembentukan MPRS dan DPR GR
Dalam Pidato Presiden saat pelantikan DPR GR disebutkan bahwa tugas DPR GR adalah melaksanakan manipol (manifestasi politik), merealisasi amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Dalam Pelantikan Wakil-wakil Ketua DPR GR tanggal 5 Januari 1961 Presiden Soekarno menjelaskan lagi bahwa kedudukan DPRGR adalah Pembantu Presiden Mandataris MPRS dan memberikan sumbangan tenaga kepada Presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang ditetapkan MPRS.

Masa Demokrasi Terpimpin

Masa Demokrasi Terpimpin dimulai dari tahun 1959 hingga 1965. Dilatarbelakangi dengan kekecewaan presiden terhadap Dewan Konstituante dan akhirnya mengeluarkan Dekrit. Pada masa ini yang memimpin kabinet adalah presiden. Presiden membentuk DPR-GR dan MPRS yang anggotanya pro terhadap Soekarno. Presiden juga mengkristalkan kekuatan politik yang ada yaitu Masyumi, PNI, PKI dll menjadi sebuah front nasional yang berada di bawah kendali Soekarno. Presiden memberlakukan kembali UUD 1945.

Soekarno menjadikan dirinya sebagai Panglima Besar Revolusi dan Panglima Tertinggi Angkatan perang. Kedua jabatan ini semakin tidak menunjukan adanya paham demokrasi yang sebenarnya. Akibatnya, dengan adanya keadaan ini membuat Moh. Hatta mengundurkan diri dari jabatannya selaku wakil presiden.

Pada masa ini Soekarno beralih dari politik yang semula condong ke Amerika dan Belanda menuju politik yang condong ke arah sosialis komunis. Hal ini terbukti dengan membentuk NASAKOM (Nasionalis Agama Komunis). Tujuan dari Nasakom ini adalah untuk memperkuat kesatuan bangsa. Kondisi ini dimanfaatkan oleh PKI agar kembali diterima di masyarakat Indonesia karena sebelumnya nama PKI tercoreng akibat pemberontakan di tahun 1948. PKI kemudian merekrut anggota-anggota baru dari Angkatan Darat.

Ajaran Presiden Soekarno tentang Nasakom sangat menguntungkan PKI karena menempatkannya sebagai bagian yang sah dalam konstelasi politik Indonesia, bahkan Presiden Soekarno menganggap aliansi dengan PKI sangat menguntungkan sehingga PKI ditempatkan pada barisan terdepan dalam Demokrasi Terpimpin yang berlandaskan Manipol. PKI menyatakan bahwa Revolusi belum selesai, dengan dalih itulah PKI mengajak rakyat untuk menyelesaikan tahapan-tahapan Revolusi yakni dari tahap Nasional Demokratis dan tahap sosialistis.

Di sisi lain, Uni Sovyet menginginkan partai-partai komunis di negara-negara baru untuk bisa merebut kekuasaan yang bisa beraliansi atas nama komintern yang bertujuan untuk melawan Amerika Serikat.

Pada masa ini, Soekarno menginginkan negara-negara baru di dunia ini melakukan polarisasi. Ia kemudian membentuk NEFOS (New Emerging Forces) dan OLDEFOS (Old Established Forces). Nefos merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara komunis umumnya) yang anti imperialisme dan kolonialisme. Oldefos merupakan kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim).

Hal utama yang belum dilakukan Soekarno adalah merebut Irian jaya dari tangan Belanda. Kemudian ia mencetuskan Trikora (Tri Komando Rakyat). Indonesia menyiapkan pasukan menuju Irian jaya, sedangkan Belanda meminta bantuan PBB dalam masalah ini. PBB kemudian membentuk UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) untuk mengurusi sengketa di Irian Jaya yang dipimpin oleh Ellsworth Bunker. Kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa Irian jaya diserahkan ke Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963.

Soekarno akhirnya dapat diturunkan dari jabatannya sebagai presiden dikarenakan adanya G30S PKI. PKI melakukan pemberontakan dengan membunuh Jendral-Jendral yang tidak sepihak dengan PKI. Akibatnya masyarakat menginginkan PKI dibubarkan, tetapi hal ini ditolak oleh Soekarno. Soekarno membuat kesalahan karena tidak memenuhi tuntutan rakyatnya untuk menghapus PKI, ia malah semakin membuat rakyat semakin jengkel karena mereshuffle kabinet dengan menendang Nasution dari dalam kabinet yang pada saat itu Jendral Nasution sangat dihormati rakyat, dan memasukkan nama-nama yang pro terhadap PKI ke dalam kabinet. Tingkat kepercayaan rakyat kepada Soekarno semakin tipis, dan pada akhirnya pada tanggal 22 Februari 1967 MPRS mengeluarkan TAP XXXIII/MPRS/1967 yang berisi:

1. Mencabut kekuasaan negara dari Presiden Soekarno

2. Melarang Soekarno melakukan kegiatan politik sampai pemilu yang akan datang,

3. Menetapkan Jendral Soeharto sebagai pejabat Presiden.

Yudistira